Kripto Bukan Uang, Kemenkeu Tegaskan Tetap Jadi Objek Pajak

Read Time:2 Minute, 49 Second

Equityworld Futures – Berikut merupakan informasi terbaru terkait Kripto Bukan Uang, Kemenkeu Tegaskan Tetap Jadi Objek Pajak yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Sebagaimana diberitakan, pasca PMK 50/2025 diberlakukan, transaksi jual beli kripto tidak dikenakan PPN, kemudian Mulai satu Agustus lalu 2025.

Namun, kripto tetap merupakan aset keuangan yang merupakan objek pajak.

Dalam perkembangannya, hal ini, ditambah lagi dengan turut diatur dalam Peraturan pejabat kabinet Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Situasi ini terus dipantau oleh otoritas terkait..

Hal ini sesuai dengan Pasal 4A ayat (dua) huruf d Undang-Undang Nomor delapan Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang. Selain itu, Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor tujuh Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)..

Transaksi tersebut hanya dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar nol,21% yang akan dipungut oleh Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD)..

Surat berharga termasuk ke dalam kelompok barang yang tidak dikenai PPN Perkembangan ini menjadi perhatian banyak pihak..

Dalam perkembangannya, walaupun bukan uang, aset kripto tetaplah sebuah aset,berikut pernyataannya: ” ujar Nurkholisoh dalam Seminar Internasional Taxes, Digital Economy, Cryptoassets – Perspective of Sharia, Kamis (lima belas/sepuluh/2026)., namun yang terjadi adalah “Aset kripto pun demikian,.

Dari hasil penelusuran, mulai sepuluh bulan Januari 2025, tugas pengaturan. Selain itu, pengawasan aset keuangan digital termasuk kripto beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Klasifikasi aset kripto yang semula sebagai barang komoditi, ditambah lagi dengan diubah menjadi aset keuangan yang disamakan dengan surat berharga Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resmi..

Jakarta, EWF Praxis – Wakil pejabat kabinet Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menggarisbawahi kripto bukan merupakan mata uang.

Sementara itu, transaksi kripto di luar Bappebti dikenakan PPh Pasal 22 final nol,dua%. Selain itu, PPN dengan tarif efektif sebesar nol,22%.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa dampak dari Sekadar catatan, dulu kripto dianggap sebagai komoditi, adalah diperlakukan sebagai barang kena pajak (BKP) yang harus dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Di Nusantara, hanya Rupiah yang diakui sebagai mata uang..

Sebagai gambaran, aset berupa motor. Selain itu, rumah, ditambah lagi dengan bukan merupakan uang.

Dulu transaksi kripto di Bappebti dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif nol,satu%. Selain itu, PPN dengan tarif efektif sebesar nol,sebelas%.

Jika kita menyewakan rumah tersebut atau menjual sepeda motor dengan memperoleh keuntungan, maka pendapatannya akan dikenakan pajak. Demikian informasi yang berhasil dihimpun..

Uni Emirat Arab. Selain itu, Mesir, misalnya,, ditambah lagi dengan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan digital..

Menurut sumber terpercaya, tidak hanya itu, Derivatif Keuangan., ditambah lagi dengan melengkapi Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan. Selain itu, Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Nurkholisoh menekankan bahwa pengenaan pajak atas layanan digital adalah hal yang lumrah, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Perkembangan terkait Kripto Bukan Uang, Kemenkeu Tegaskan Tetap Jadi Objek Pajak akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Artikel ini dipublikasikan ulang untuk tujuan edukasi dan informasi pasar.
Untuk informasi resmi kunjungi website kami di:
Berita Equity World Futures