PT Equityworld Futures Praxis Surabaya – Berikut ini informasi terbaru terkait DPR Buka Suara Soal Kekhawatiran Gagal Bayar Obligasi Daerah yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan oleh Tim Riset PT. EWF Praxis Surabaya untuk memberikan informasi terupdate, serta pemahaman yang lebih jelas untuk pembaca.
Jadi cara untuk agar proyek itu tidak mangkrak, ya harus melalui proses ini,” tambahnya..
Yang kedua, harmonisasi regulasi pusat sekaligus standarisasi regulator..
Dia mengatakan perlu ada percepatan prosedur persetujuan agar tidak berbelit-belit.
Misalnya, permasalahan ketika kepala daerah berganti; daerah gagal bayar (default); atau penanggung beban utang apakah melibatkan pemerintah pusat..
Sebab, ruang fiskal APBN dianggap sudah tidak terlalu besar lagi.
Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki disiplin menjaga rasio batas utang yang aman.
“Kalau sebuah proyek, ini ada pihak ketiga.
“Nah, di proses pasar modal itu lebih banyak ke teknisnya.
Jakarta, Equityworld Futures – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sari Yuliati mengatakan terdapat sejumlah kekhawatiran mengenai penerbitan obligasi daerah.
Jadi dalam menerbitkan obligasi, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ba. Tak hanya itu, Pemeriksa Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan turut berperan penting..
Sementara, pertumbuhan penduduk. Selain itu, kebutuhan perekonomian makin besar..
Penyebab utamanya adalah penerbitan obligasi daerah akan berbasis pada proyek yang dibangun di daerah, sehingga berdampak pada Menurutnya, kecilnya peluang gagal bayar ini terjadi terjadi…
Mekeng mengatakan obligasi daerah dengan outstanding sebesar Rp1.000 triliun bisa membantu proses percepatan pembangunan di daerah.
Sehingga, Fraksi Golkar MPR menilai harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya.
Harapannya, Indonesia sudah memiliki Un. Di samping itu, g-Undang tentang Obligasi Daerah pada 2027. juga perlu diperhatikan..
Mekeng menekankan obligasi daerah berbeda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang langsung memotong sekaligus a Alokasi Umum (DAU)..
Baru setelah itu masuk ke proses pasar modalnya,” ujar Mekeng..
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng mengatakan kasus gagal bayar dari penerbitan obligasi daerah di berbagai negara lain sangat rendah.
Sebagai contoh, yang kita lihat surat utang negara, sebelum tahun 2002 itu tidak laku sering terjadi ketika “..
Dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang mengalami gagal bayar hanya 0,1%..
Sukuk hijau daerah dapat menjadi daya tarik bagi investor institusi internasional maupun domestik.
Dan orang-orang ini orang-orang profesional. Selain itu, independen, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun..
Mekeng mengatakan daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan. Di samping itu, Belanja Negara. juga perlu diperhatikan..
Namun setelah Un. Di samping itu, g-Undang Surat Utang Negara kita sahkan pada 2002, outstanding surat utang negara kita sekarang kurang lebih bisa mencapai Rp10.000 triliun,” ujarnya. juga perlu diperhatikan..
Teknisnya dia melihat proyek ini layak atau tidak.
Proyek tersebut juga harus bisa menghasilkan keuntungan untuk membayar obligasi tersebut.
Adapun, proyek-proyek yang dimaksud bisa berupa rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management)..
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi menyerahkan naskah akademik tentang obligasi daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebab, penerbitan obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah..
Misalnya untuk men. Selain itu, ai transformasi, transportasi ramah lingkungan dan sanitasi bersih di daerah,” ujarnya…
Dia berharap landasan hukum obligasi daerah bisa segera disusun untuk menarik minat investor..
Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Sari berpendapat harus ada kepastian regulasi lintas periode (continuity of commitment).
“Dunia hari ini mengarahkan ratusan triliun modal global pada instrumen keberlanjutan.
Menurutnya, penerbitan surat berharga daerah harus didukung dengan konsensus politik lokal antara kepala daerah. Tak hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). turut berperan penting..
Dalam hal ini, proyek-proyek tersebut harus menghasilkan keuntungan sehingga berdampak pada pemerintah daerah bisa membayar obligasi yang diterbitkan..
Sehingga, penerbitan obligasi daerah ini dinilai tidak akan menekan Anggaran Pendapatan. Di samping itu, Belanja Daerah (APBD). juga perlu diperhatikan..
“Pergantian kepemimpinan politik daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak boleh mengorbankan kewajiban utang yang telah disetujui bersama. Selain itu, dialokasikan dalam pos cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Sari dalam Sarasehan Nasional, Rabu (18/11/2026)…
Ketiga, penguatan ekosistem sukuk daerah sekaligus pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing)…
Perkembangan terkait DPR Buka Suara Soal Kekhawatiran Gagal Bayar Obligasi Daerah akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.
Artikel ini disusun oleh Tim Riset Equityworld Futures Surabaya berdasarkan analisis data pasar dan pemberitaan terbuka di media sosial serta portal berita global.
Peringatan Risiko: Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan menambah wawasan, bukan merupakan rekomendasi investasi. Trading futures dan instrumen keuangan lainnya mengandung risiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian sebagian atau seluruh modal Anda. Pastikan Anda memahami sepenuhnya risiko yang ada dan selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi.
Kunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut:
Berita Terkini Equity World Futures |
Equityworld Futures Official
Baca juga:
- OJK Buka Data Pemilik Saham Konsentrasi Tinggi, Belajar dari Bursa Ini
- Ada 13 Calon Emiten Antre IPO Semester I-2026
