OJK: Hati-Hati Influencer Komentar Saham Bisa Kena Pidana

Read Time:5 Minute, 9 Second

Equityworld Futures – Berikut merupakan informasi terbaru terkait OJK: Hati-Hati Influencer Komentar Saham Bisa Kena Pidana yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Dengan tujuan mempertimbangkan pasal yang mengatur norma pidana. Selain itu, sanksi pidana terhadap pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar terkait produk keuangan yang dilakukan oleh influencer., dilakukan Dalam hal ini, OJK, ditambah lagi dengan telah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif,. Selain itu, pasar modal Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa Peraturan OJK bagi pegiat sosial media akan rampung pada di semester I tahun ini..

Dengan tujuan draft konsep peraturannya,” ujarnya saat ditemui di Gedung BI, dikutip Selasa (24/dua/2026)., dilakukan Kita sudah lakukan pembahasan di forum RDK.

Dengan tujuan diundangkan., dilakukan Hasan membuka informasi, peraturan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK). Selain itu, saat ini dalam proses penyusunan dan sudah masuk tahap final Situasi ini terus dipantau oleh otoritas terkait..

Dengan tujuan dapat dipertimbangkan adalah perlu adanya pasal yang mengatur norma pidana. Selain itu, sanksi pidana terhadap pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar yang berkait dengan produk, layanan, dan atau instrumen keuangan atau yang dilakukan kita kenal dengan financial influencer,berikut pernyataannya: ” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta., dilakukan “Kami mohonkan Perkembangan ini menjadi perhatian banyak pihak..

“Karena pasar modal itu Undang-Undang 98 atau 95, itu sudah mengatur barang siapa..

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa dengan tujuan memberikan penawaran kepada calon nasabah wajib memastikan bahwa pegiat media sosial tersebut telah memenuhi ketentuan OJK mengenai mitra pemasaran entitas bisnis efek., dilakukan Dalam Pasal 108, PPE. Selain itu, PED yang bekerja sama dengan influencer.

Dari hasil penelusuran, tidak hanya itu, menetapkan ruang lingkup yang jelas., ditambah lagi dengan melengkapi Namun, kerja sama itu wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Kiki menegaskan akan menindak tegas pelanggaran hukum, termasuk manipulasi transaksi efek ekuitas. Selain itu, informasi menyesatkan.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa sebagai informasi, sebelumnya OJK telah mengatur kerja sama antara entitas bisnis efek. Selain itu, pegiat media sosial atau influencer melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tiga belas Tahun 2025 (POJK tiga belas/2025)..

Dalam perkembangannya, dalam Pasal 106 ayat (satu), dinyatakan dalam keterangan bahwa PPE dapat melakukan kerja sama dengan pegiat media sosial.

Data terkini menunjukkan bahwa jakarta, EWF Praxis – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan aturan bagi para influencer yang memasarkan produk jasa keuangan.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis,. Selain itu, denda dapat dijatuhkan secara terpisah maupun bersamaan dengan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perkembangan ini menjadi perhatian banyak pihak..

Setelah Di sisi lain, menurut pernyataan, “Jadi kita nggak ngatur orangnya, berbeda dengan Berbeda dengan itu, aktivitas siapapun orangnya yang, selanjutnya berkata sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan orang itu ada kerugian,” ungkapnya..

Berikut pernyataannya: “Yang kayak kemarin efek ekuitas, dia melakukan pompom. Selain itu, lain-lain,” ucapnya. Situasi ini terus dipantau oleh otoritas terkait..

Ketiga, pegiat media sosial memberikan analisis dan/atau rekomendasi terhadap efek, produk, atau layanan tertentu dari PPE. Selain itu, PED..

Dalam Pasal 111, OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam sejumlah pasal terkait, termasuk pengaturan kerja sama dengan pegiat media sosial (Pasal 106 ayat (dua), Pasal 108, Pasal 109,. Selain itu, Pasal 110), dapat dikenai sanksi administratif..

Sanksi tersebut, ditambah lagi dengan berlaku bagi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Selain itu, dijatuhkan langsung oleh OJK. Perkembangan ini menjadi perhatian banyak pihak..

Tidak hanya itu, tanpa melibatkan analisis atau penilaian pribadi terhadap efek, produk, atau layanan tertentu., ditambah lagi dengan melengkapi Pertama, pegiat media sosial hanya menyediakan media iklan dan/atau menyampaikan informasi umum terkait pasar modal tanpa memberikan penawaran kepada calon nasabah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dengan tujuan menjadi nasabah PPE atau PED, dilakukan Kedua, pegiat media sosial memberikan penawaran kepada calon nasabah.

Ditegaskan bahwa OJK akan mengawasi praktik yang menjadi perhatian publik, yaitu aksi berikut pernyataannya: “pompom” efek ekuitas atau promosi berlebihan terhadap produk tertentu yang dapat memengaruhi keputusan penanaman modal publik. Selain itu, menimbulkan kerugian..

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 106 hingga Pasal 110 yang secara spesifik mengatur ruang lingkup kolaborasi antara Perantara Pedagang Efek (PPE). Selain itu, entitas bisnis Efek Daerah (PED) dengan pegiat media sosial..

Sebagaimana diberitakan, bentuk sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan pendaftaran, hingga pencabutan izin perseorangan. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya..

Adapun Pasal 110 mengatur kewajiban transparansi.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, aturan bagi financial influencer (finfluencer), ditambah lagi dengan mencakup bagi siapapun yang merekomendasikan suatu efek ekuitas..

Sebagaimana diberitakan, dampak dari Hal ini disebabkan oleh dianggap cukup penting bagi keberlangsungan industri sektor jasa keuangan. Adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, aturan ini dapat masuk menjadi Undang-Undang.

Untuk kerja sama kategori iklan. Selain itu, informasi umum, PPE dan PED wajib mencantumkan pengungkapan dalam materi iklan bahwa pegiat media sosial bukan pegawai entitas bisnis efek dan tidak memiliki izin dari OJK..

Dalam perkembangannya, terkait kewajiban perizinan, Pasal 107 menegaskan bahwa influencer yang hanya menjalankan fungsi sebagaimana huruf a (iklan. Selain itu, informasi umum) tidak wajib terdaftar sebagai mitra pemasaran, dan tidak wajib memiliki izin usaha maupun izin perseorangan dari OJK..

Barang siapa itu bisa dikenakan sampai dengan pidana, kalau mereka melakukan, misalnya memberikan komentar terkait efek ekuitas. Selain itu, lain-lain, yang tidak dilakukan dengan sebenarnya, menimbulkan kerugian pihak lain,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (tujuh/empat/2026).

Sanksi ini, ditambah lagi dengan akan diberikan pada influencer financial (finfluencer) yang memberikan rekomendasi secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, meresahkan masyarakat..

Sementara itu, Pasal 109 secara tegas menyatakan bahwa influencer yang memberikan analisis atau rekomendasi terhadap efek wajib memiliki izin sebagai penasihat penanaman modal..

Perkembangan terkait OJK: Hati-Hati Influencer Komentar Saham Bisa Kena Pidana akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Artikel ini dipublikasikan ulang untuk tujuan edukasi dan informasi pasar.
Untuk informasi resmi kunjungi website kami di:
Berita Equity World Futures